Peran Partai Politik dalam Pemulihan Pascabencana: oleh DPP-PPP dan DPW-PPP Aceh (Partai Persatuan Pembangunan) di Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Faktor geografis, topografis, serta kondisi iklim menjadikan berbagai wilayah rawan terhadap bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Kabupaten Bireuen di Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari ancaman tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, Desa Meuse di Kecamatan Kuta Blang dan sekitarnya mengalami bencana banjir bandang yang disertai longsor dan lumpur, sehingga mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat setempat.

Bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik berupa rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, kecemasan(Anxiety), dan rasa tidak aman. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak cukup hanya dengan tindakan tanggap darurat.

Namun juga memerlukan upaya pemulihan (recovery), rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan partai politik, menjadi penting.

Partai politik sebagai institusi publik tidak hanya memiliki fungsi representasi politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh partai politik dalam situasi bencana dapat dipandang sebagai wujud nyata kepedulian terhadap rakyat.

Selain sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat hubungan yang erat(kohesi) sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh DPP dan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Meuse pascabencana, serta menelaah makna dan implikasinya dalam proses pemulihan masyarakat.

Desa Meuse, yang terletak di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, mengalami bencana alam berupa banjir bandang yang disertai longsor dan lumpur. Bencana ini menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga, fasilitas umum, serta lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Akses jalan di beberapa titik juga mengalami gangguan akibat material lumpur dan longsor, sehingga menyulitkan mobilitas penduduk dan distribusi bantuan.

Dampak sosial yang ditimbulkan cukup signifikan artinya perubahan atau gangguan dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti hubungan antarwarga, aktivitas sekolah, ibadah, pekerjaan, keamanan, dan kondisi psikologis, dan tidak kecil atau sepele, tetapi penting, besar, dan berpengaruhnyata terhadap kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal, sementara aktivitas ekonomi seperti bertani dan berdagang terhenti.

Selain anak-anak mengalami gangguan dalam kegiatan belajar karena sekolah terdampak atau tidak dapat diakses, dan kegiatan ibadah masyarakat juga terganggu. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga dukungan moral dan jaminan bahwa proses pemulihan akan dilakukan secara berkelanjutan.

Profil Aktor Kegiatan bantuan kemanusiaan di Desa Meuse dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak H. Muhamad Mardiono. Selain menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Selain beliau juga merupakan Utusan Khusus Presiden di bidang Ketahanan Pangan, sehingga memiliki peran strategis dalam isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu,dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi oleh Ketua DPW PPP Aceh, Bapak Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si., yang juga dikenal sebagai Pembina Universitas Islam Kebangsaan Indonesia(UNIKI) Bireuen. Turut hadir pula Bendaharawan DPW PPP Aceh, Saudara Zubir Muhammad, S.E., M.M., beserta rombongan pengurus PPP Aceh. Rombongan tersebut disambut oleh Kepala Desa (Keuchik) Meuse, Bapak Salmadi, yang mewakili masyarakat setempat.

Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat menunjukkan perhatian dan tanggung jawab pemerintah(simbolik), tetapi juga merupakan bentuk komitmen organisasi terhadap masyarakat terdampak bencana.

Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi desa untuk melihat secara faktual dampak bencana dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Meuse difokuskan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga yang bersifat mendesak. Adapun jenis bantuan tersebut meliputi: Bahanpangan pokok, seperti beras dan gula, yang merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga Minyak goreng, sebagai kebutuhan penting dalam pengolahan makanan sehari-hari.

Selain makanan instan, seperti mi instan (Indomie), yang mudah disiapkan dalam kondisi darurat. Air minum dalam kemasan (Aqua), yang sangat dibutuhkan mengingat potensi terganggunya sumber air bersih pascabencana. Kebutuhan konsumsi lainnya yang relevan dengan kondisi darurat masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, Bapak H. Muhamad Mardiono, bersama Ketua DPW PPP Aceh dan Bendaharawan DPW PPP Aceh kepada Keuchik Salmadi sebagai perwakilan masyarakat.

Penyerahan langsung ini memiliki makna simbolik sekaligus praktis, karena menunjukkan kepedulian pimpinan organisasi terhadap kondisi masyarakat serta memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang tepat.

Dalam pertemuan dengan masyarakat Desa Meuse, Bapak H. Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa bantuan yang dibawa merupakan bagian dari upaya pemulihan (recovery) pascabencana. Meskipun jumlah bantuan mungkin tidak besar, beliau menekankan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan arti penting bagi masyarakat dalam situasi darurat.

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam konteks bencana, nilai bantuan tidak semata-mata diukur dari kuantitas, tetapi juga dari ketepatan waktu dan makna solidaritas yang menyertainya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Aceh, Bapak Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan harapan agar masyarakat dapat menerima bantuan tersebut dengan baik dan menjadikannya sebagai dorongan moral untuk bangkit dari kondisi darurat. Beliau menekankan pentingnya pemulihan secara bertahap, baik dari sisi fisik maupun psikologis.

Menurutnya, masyarakat diharapkan dapat sedikit demi sedikit menghilangkan trauma akibat bencana, sehingga anak-anak dapat kembali bersekolah, masyarakat dapat kembali beribadah dengan tenang, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan sebagaimana sediakala.

Lebih lanjut, beliau juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dalam upaya membangun kembali rumah-rumah masyarakat, baik dalam bentuk hunian sementara maupun hunian tetap (HUNTAP).

Khususnya bagi korban banjir bandang di Kabupaten Bireuen juga akan ada kontribusi sebagaimana pernyataan pemerintah daerah. Pernyataan ini memberikan harapan akan adanya kesinambungan antara bantuan darurat dan program pembangunan jangka menengah hingga panjang.

Peran Partai Politik dalam Penanggulangan Bencana, Kegiatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PPP di Desa Meuse dapat dianalisis dalam kerangka peran aktor non-negara dalam penanggulangan bencana. Dalam literatur kebencanaan, penanganan bencana idealnya melibatkan pendekatan multipihak (multi-stakeholder), di mana pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi politik berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.

Partai politik, meskipun fungsi utamanya adalah dalam ranah politik elektoral dan representasi, memiliki jaringan organisasi yang luas hingga tingkat daerah dan desa. Jaringan ini memungkinkan partai untuk merespons bencana secara relatif cepat dan menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam kasus Desa Meuse, keterlibatan pimpinan pusat dan wilayah PPP menunjukkan adanya mobilisasi sumber daya organisasi untuk tujuan kemanusiaan.

Dari perspektif sosial, bantuan yang diberikan berperan sebagai bentuk solidaritas yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Dari perspektif psikologis, kehadiran tokoh nasional dan daerah di lokasi bencana dapat memberikan dukungan moral dan mengurangi rasa keterasingan yang sering dirasakan oleh korban bencana.

Selain dari perspektif pembangunan, komitmen terhadap pembangunan hunian sementara dan hunian tetap menunjukkan kesadaran bahwa pemulihan pascabencana memerlukan pendekatan berkelanjutan.

Namun demikian, penting pula untuk menempatkan kegiatan ini dalam kerangka etika politik. Bantuan kemanusiaan idealnya tidak dimanfaatkan sebagai sarana politisasi bencana, melainkan murni sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, pernyataan yang menekankan pada aspek kemanusiaan, pemulihan, dan koordinasi lintas pemerintah menunjukkan upaya untuk menjaga orientasi sosial dari kegiatan tersebut.

Pemulihan Sosial Masyarakat, bantuan yang bersifat konsumtif, seperti bahan pangan dan air bersih, memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dalam fase darurat. Namun, implikasi yang lebih luas terletak pada aspek pemulihan sosial.

Dengan adanya dukungan eksternal, masyarakat merasa tidak sendiri dalam menghadapi bencana, sehingga muncul kembali rasa percaya diri dan semangat kolektif untuk bangkit.

Pernyataan para tokoh mengenai pentingnya anak-anak kembali bersekolah, masyarakat kembali beribadah, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan, mencerminkan pendekatan pemulihan yang (holistic). Pemulihan tidak hanya berarti membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan fungsi sosial dan spiritual masyarakat.

Selain itu, rencana pembangunan hunian sementara dan hunian tetap (HUNTAP) menjadi fondasi penting bagi stabilitas kehidupan jangka panjang korban bencana.

Kegiatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh DPP dan DPW Partai Persatuan Pembangunan di Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata keterlibatan partai politik dalam respon bencana alam.

Disamping melalui penyaluran bantuan kebutuhan pokok, peninjauan langsung lokasi terdampak, serta penyampaian komitmen terhadap pemulihan dan pembangunan pascabencana, kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam fase awal recovery.

Meskipun bantuan yang diberikan bersifat terbatas secara material, nilai strategisnya terletak pada penguatan solidaritas sosial, dukungan moral bagi korban, serta dorongan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pernyataan mengenai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan hunian sementara dan hunian tetap menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Ke depan, keterlibatan aktor politik dalam kegiatan kemanusiaan perlu terus diarahkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi bencana.

Penulis:
Yusri,S.Sos.,M.Si.,M.S
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisniss UNIKI Bireuen